Kaidah Memilih Pemimpin Paska 212

1. Diakui atau tidak, ada variabel baru dalam memilih pemimpin di ajang pilkada, pilpres dan pileg, yakni Aksi 212

2. Umat yang mulai terkonsolidasi menjadikan Aksi 212 sebagai tolok ukur mencoblos. Pilgub DKI Jakarta menjadi bukti tak terbantahkan

3. Lalu menjalar ke berbagai wilayah di provinsi, kota dan kabupaten. Ada desakan dari Alumni 212 agar partai politik mempertimbangkan variabel 212 plus Perppu Ormas dalam bertarung di ajang pilkada dan sejenisnya

4. Di Jawa Barat dan Kota Bekasi, residu pilgub DKI Jakarta begitu terasa. Partai penolak Ahok dan juga penolak Perppu Ormas berkumpul jadi satu, kecuali PAN di Kota Bekasi.

5. Tapi umat dibuat bingung. Di wilayah lain, partai yang berseberangan dengan Ahok, justru berkoalisi dengan partai pendukung penista agama.

6. Seharusnya, umat tak perlu galau. Apalagi kemudian terpengaruh dengan opini yang sengaja dihembuskan bahwa koalisi yang terjadi bukan karena alasan ideologis, tapi pragmatis. Tidak ada kawan yang abadi. Hanya kepentingan saja yang membuatnya langgeng. Begitu jargonnya.

7. Kondisi politik umat memang jauh dari ideal. Aksi 212 kemarin baru tahap awal yakni menumbuhkan kesadaran tentang betapa pentingnya umar bersatu dan melek politik.

8. Saat di lapangan, ghirah untuk bersatu tentu saja tak semudah membalikkan telapak tangan.

9. Karena belum ideal, maka cukuplah kaidah-kaidah ini menjadi panduan umat dalam memilih pemimpinnya di ajang pilkada dan lainnya

10. Pilih pemimpin yang diusung secara bersama-sama oleh partai yang menolak Ahok dan Perppu Ormas. Ada PKS, Gerindra dan PAN. Pilkada Jawa Barat jadi contohnya.

11. Jika ada dua yang berkoalisi dan satu berpisah, maka pilihlah yang koalisinya ada dua partai penolak Ahok dan Perppu Ormas. Contohnya di Kota Bekasi, dimana PKS dan Gerindra bergabung.

12. Jika ketiganya berpisah, maka pilihlah partai yang secara jelas berideologi Islam dan konsisten memperjuangkan aspirasi umat

13. Namun, melihat fakta di lapangan, kasus berpisahnya PKS, Gerindra dan PAN  dengan memilih jalan masing-masing di pilkada serenrak 2018 jarang terjadi. Karena itu, umat bisa berpatokan pada poin 10 dan 11 saja

14. Dengan kaidah sederhana ini, diharapkan umat tidak kebingungan dalam melihat peta politik di berbagai daerah yang tidak sama dan tidak linear dengan di tingkat pusat

Erwyn Kurniawan