SBY Ajak Awasi Kekuasaan agar Tak Lampaui Batas, Presiden Jokowi: Sangat Berlebihan...

Kurang dari 24 jam usai Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tentang pentingnya mengawasi kekuasaan agar tidak melampaui batas, Presiden Joko Widodo memberikan komentar balasan. Dia menegaskan, saat ini pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak atau absolut. Dia pun menganggap pernyataan SBY sangat berlebihan.

"Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

"Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa undang-undang atau Perppu pun harus disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Pemerintah tidak bisa menerbitkan UU atau Perppu seenaknya. Termasuk UU Pemilu yang diprotes oleh Partai Demokrat dan Gerindra, juga disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.





"Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ucap Kepala Negara.

Oleh karena itu, Jokowi menilai pernyataan SBY soal penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangat berlebihan.

"Sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan?" kata dia.

Dalam pertemuan SBY-Prabowo, di Cikeas, Kamis (27/7) malam, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas.

"Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY.

"Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan)," ujar SBY lagi seperti diberitakan Kompas.